[You must be registered and logged in to see this image.]
Ketua Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengatakan tidak sepakat dengan langkah yang ditempuh pemerintah memberikan grasi kepada gembong pengedar narkoba.
Menurutnya, di Indonesia ada tiga hal yang dirasa sebagai musuh besar negara, karena itu bisa menghancurkan sendi-sendi ketahanan dan pertahanan. Termasuk menghancurkan generasi sebagai penerus perjuangan.
"Seperti kita tahu, korupsi, terorisme dan narkoba akan merusak tatanan dan menghancurkan negara. Untuk itu PDI Perjuangan tidak sependapat dengan pemberian grasi terhadap pengedar narkoba," kata Puan Maharani usai pembukaan Rakernas II DPP PDI Perjuangan di Surabaya, Jumat, 12 Oktober 2012.
Grasi diberikan Presiden SBY karena terpidana narkoba Deni Setia Maharwa mengajukan grasi, dan dia mengakui kesalahan perbuatannya. Deni yang merupakan bagian dari sindikat narkoba internasional, menyelundupkan narkoba ke London pada 12 Januari 2000.
Sesaat sebelum berangkat dengan pesawat Cathay Pacific lewat Bandara Soekarno-Hatta, Deni pun dibekuk bersama dua rekan sindikatnya. Kasus Deni diputus oleh Pengadilan Negeri Tangerang tahun 2000. Saat itu PN Tangerang menjatuhkan vonis mati bagi Deni. Vonis itu bahkan dikuatkan hingga putusan kasasi MA yang dijatuhkan pada 18 April 2001.
Juru Bicara Kepresidenan, Julian Aldrin Pasha, menyatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung sebelum memberikan grasi kepada terpidana narkoba Deni Setia Maharwa.
Presiden pun merujuk pada Pasal 14 ayat (1) UUD 1945. "Presiden juga telah mendapat masukan dari Menteri Politik Hukum dan HAM, Menteri Hukum dan HAM, dan Jaksa Agung," kata Julian di Gedung Bina Graha, Jakarta.
Ketua Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengatakan tidak sepakat dengan langkah yang ditempuh pemerintah memberikan grasi kepada gembong pengedar narkoba.
Menurutnya, di Indonesia ada tiga hal yang dirasa sebagai musuh besar negara, karena itu bisa menghancurkan sendi-sendi ketahanan dan pertahanan. Termasuk menghancurkan generasi sebagai penerus perjuangan.
"Seperti kita tahu, korupsi, terorisme dan narkoba akan merusak tatanan dan menghancurkan negara. Untuk itu PDI Perjuangan tidak sependapat dengan pemberian grasi terhadap pengedar narkoba," kata Puan Maharani usai pembukaan Rakernas II DPP PDI Perjuangan di Surabaya, Jumat, 12 Oktober 2012.
Grasi diberikan Presiden SBY karena terpidana narkoba Deni Setia Maharwa mengajukan grasi, dan dia mengakui kesalahan perbuatannya. Deni yang merupakan bagian dari sindikat narkoba internasional, menyelundupkan narkoba ke London pada 12 Januari 2000.
Sesaat sebelum berangkat dengan pesawat Cathay Pacific lewat Bandara Soekarno-Hatta, Deni pun dibekuk bersama dua rekan sindikatnya. Kasus Deni diputus oleh Pengadilan Negeri Tangerang tahun 2000. Saat itu PN Tangerang menjatuhkan vonis mati bagi Deni. Vonis itu bahkan dikuatkan hingga putusan kasasi MA yang dijatuhkan pada 18 April 2001.
Juru Bicara Kepresidenan, Julian Aldrin Pasha, menyatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung sebelum memberikan grasi kepada terpidana narkoba Deni Setia Maharwa.
Presiden pun merujuk pada Pasal 14 ayat (1) UUD 1945. "Presiden juga telah mendapat masukan dari Menteri Politik Hukum dan HAM, Menteri Hukum dan HAM, dan Jaksa Agung," kata Julian di Gedung Bina Graha, Jakarta.