[You must be registered and logged in to see this image.]
Sebanyak 33 parpol dinyatakan tidak lolos verifikasi administrasi ditengarai karena aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPPOL) KPU tidak fleksibel terhadap masukan data yang telah disiapkan oleh parpol mendaftar kepesertaan pemilu 2014.
Menurut Ketua Tim Verifikasi PAN, Putra Jaya Husein, teknis aplikasi SIPPOL tidak fleksibel. Oleh karena itu, KPU diminta memperbaiki dengan aplikasi sistem yang lebih fleksibel. "Harus ada fleksibilitas tinggi,"kata Jaya dalam diskusi di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu 13 Oktober 2012.
Sekjen Partai NasDem, Ahmad Rofiq, menyampaikan hal senada. Pihaknya mengaku heran kenapa partainya tidak lolos verifikasi administrasi. Padahal, partainya sudah menyerahkan seluruh aspek dokumentasi kepartaian yang diminta baik oleh UU Parpol maupun ketentuan KPU.
Setelah diteliti, imbuh Rofiq, tim verifikasi KPU mempermasalahkan hal yang tidak substansial. Misalnya penulisan nomor SK partai yang tidak menggunakan angka romawi, ketidaksesuaian tandatangan surat pejabat pengurus partai di daerah, dan lain-lain. "Padahal semua itu merupakan hal teknis internal partai yang sebetulnya tidak substansial untuk dipermasalahkan oleh tim verifikasi KPU," kata dia.
Karena itu, Rofiq meminta KPU melakukan konsolidasi dengan seluruh jajaran di bawahnya mengenai pemahaman teknis administrasi untuk memperbaiki kualitas verifikasi.
"Semua syarat sudah dipenuhi, KPU tidak menyiapkan tim verifikasi yang handal. Komisioner KPU secara personal memang tak diragukan kemampuannya, tapi tim di bawahnya masih kurang. Tidak paham terhadap substansi. Dokumen yang dinyatakan KPU tak ada, ternyata begitu kami periksa ada."
Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, M Taufik, menyatakan input data yang diminta SIPPOL pun bermasalah. Misalnya dalam hal data kewilayahan dan jumlah penduduk di suatu daerah tidak sesuai. "Ada kabupaten yang tidak ada. Sebelum menggunakan ini, sebaiknya sistem dibenahi dulu," kata Taufik.
Gerindra berharap SIPPOL tidak menjadi satu-satunya faktor yang menentukan parpol lolos dan tidak sebagai peserta pemilu. "Kalau dasarnya sudah salah maka ujung-ujungnya akan salah juga," kata Taufik.
Menjawab keluhan-keluhan dari partai politik itu, Komisioner KPU Sigit Pamungkas menyatakan bahwa SIPPOL bertujuan untuk menciptakan transparansi verifikasi kepartaian.
"Ini dimaksudkan untuk sama-sama transparan dalam verifikasi ini sehingga kalau ada partai yang kurang persyaratannya bisa dilihat bersama-sama. Tidak ada ruang yang ditutup-tutupi dalam proses verifikasi administrasi dan faktual ini," kata Sigit.
Rofiq menanggapi, bahwa pelaksanaan teknis verifikasi melalui SIPPOL tidak sesuai dengan semangat awalnya. "SIPPOL ini spiritnya mantap. Tapi di sisi teknis ternyata tidak bisa menjawab spirit itu," kata Rofiq.
Adapun Jaya meminta agar aplikasi SIPPOL bisa lebih fleksibel. "IT-nya mestinya bisa kompatibel dengan semua jenis file. Kalau SIPPOL ini KPU hanya pakai excel 2003, masa hari gini masih saja excel 2003 sih," kata Jaya.
Sebanyak 33 parpol dinyatakan tidak lolos verifikasi administrasi ditengarai karena aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPPOL) KPU tidak fleksibel terhadap masukan data yang telah disiapkan oleh parpol mendaftar kepesertaan pemilu 2014.
Menurut Ketua Tim Verifikasi PAN, Putra Jaya Husein, teknis aplikasi SIPPOL tidak fleksibel. Oleh karena itu, KPU diminta memperbaiki dengan aplikasi sistem yang lebih fleksibel. "Harus ada fleksibilitas tinggi,"kata Jaya dalam diskusi di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu 13 Oktober 2012.
Sekjen Partai NasDem, Ahmad Rofiq, menyampaikan hal senada. Pihaknya mengaku heran kenapa partainya tidak lolos verifikasi administrasi. Padahal, partainya sudah menyerahkan seluruh aspek dokumentasi kepartaian yang diminta baik oleh UU Parpol maupun ketentuan KPU.
Setelah diteliti, imbuh Rofiq, tim verifikasi KPU mempermasalahkan hal yang tidak substansial. Misalnya penulisan nomor SK partai yang tidak menggunakan angka romawi, ketidaksesuaian tandatangan surat pejabat pengurus partai di daerah, dan lain-lain. "Padahal semua itu merupakan hal teknis internal partai yang sebetulnya tidak substansial untuk dipermasalahkan oleh tim verifikasi KPU," kata dia.
Karena itu, Rofiq meminta KPU melakukan konsolidasi dengan seluruh jajaran di bawahnya mengenai pemahaman teknis administrasi untuk memperbaiki kualitas verifikasi.
"Semua syarat sudah dipenuhi, KPU tidak menyiapkan tim verifikasi yang handal. Komisioner KPU secara personal memang tak diragukan kemampuannya, tapi tim di bawahnya masih kurang. Tidak paham terhadap substansi. Dokumen yang dinyatakan KPU tak ada, ternyata begitu kami periksa ada."
Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, M Taufik, menyatakan input data yang diminta SIPPOL pun bermasalah. Misalnya dalam hal data kewilayahan dan jumlah penduduk di suatu daerah tidak sesuai. "Ada kabupaten yang tidak ada. Sebelum menggunakan ini, sebaiknya sistem dibenahi dulu," kata Taufik.
Gerindra berharap SIPPOL tidak menjadi satu-satunya faktor yang menentukan parpol lolos dan tidak sebagai peserta pemilu. "Kalau dasarnya sudah salah maka ujung-ujungnya akan salah juga," kata Taufik.
Menjawab keluhan-keluhan dari partai politik itu, Komisioner KPU Sigit Pamungkas menyatakan bahwa SIPPOL bertujuan untuk menciptakan transparansi verifikasi kepartaian.
"Ini dimaksudkan untuk sama-sama transparan dalam verifikasi ini sehingga kalau ada partai yang kurang persyaratannya bisa dilihat bersama-sama. Tidak ada ruang yang ditutup-tutupi dalam proses verifikasi administrasi dan faktual ini," kata Sigit.
Rofiq menanggapi, bahwa pelaksanaan teknis verifikasi melalui SIPPOL tidak sesuai dengan semangat awalnya. "SIPPOL ini spiritnya mantap. Tapi di sisi teknis ternyata tidak bisa menjawab spirit itu," kata Rofiq.
Adapun Jaya meminta agar aplikasi SIPPOL bisa lebih fleksibel. "IT-nya mestinya bisa kompatibel dengan semua jenis file. Kalau SIPPOL ini KPU hanya pakai excel 2003, masa hari gini masih saja excel 2003 sih," kata Jaya.